Bupati Sangihe Ajak Warga Perbatasan Waspadai Masuknya Ideologi Asing dan Pelihara Kerukunan Umat Beragama
News Tahuna — Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai daerah perbatasan Republik Indonesia dengan Filipina, menjadi wilayah strategis yang perlu mendapat perhatian serius terkait potensi masuknya ideologi asing yang bisa mengganggu tatanan kerukunan umat beragama.
Kewaspadaan ini menjadi fokus pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai organisasi lintas agama, termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yang terus berupaya merawat moderasi beragama di daerah perbatasan.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Sangihe, Michael Thungari, saat memimpin rapat kerukunan umat beragama di ruang serba guna Rumah Jabatan Bupati. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, tokoh lintas agama, serta perwakilan pemerintah dan masyarakat.
“Sangihe, sebagai wilayah perbatasan, selain kental dengan budaya lokal, juga menghadapi potensi ancaman masuknya ideologi dari luar. Hal ini harus kita waspadai,” ujar Thungari.
Bupati menekankan bahwa ancaman tersebut meliputi ideologi ekstrem, radikalisme keagamaan, liberalisme ekstrem, serta paham sekularisme global, yang dapat memengaruhi cara berpikir dan praktik beragama masyarakat jika tidak diantisipasi sejak dini.
Menurut Thungari, menjadi daerah perbatasan tidak hanya memberikan potensi ekonomi, budaya, dan sosial yang kaya, tetapi juga membuka risiko terhadap masuknya pengaruh asing yang bisa mengganggu stabilitas sosial.
“Kita harus waspada, tetapi juga tetap memanfaatkan semua potensi positif yang ada di daerah kita. Kerukunan umat beragama harus terus dijaga agar Sangihe tetap aman dan damai,” tegasnya.
Bupati mengajak seluruh lapisan masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintah, dan stakeholder lainnya untuk bersama-sama memelihara kerukunan. Ia menekankan bahwa tokoh lintas agama memiliki peran strategis sebagai pelopor kerukunan, memberi pencerahan, serta mengedukasi masyarakat agar tetap hidup rukun meski berada di wilayah yang rawan pengaruh luar.
“Tokoh umat lintas agama harus menjadi teladan. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan masyarakat, kita bisa memastikan Sangihe tetap rukun, damai, dan harmonis,” tambah Thungari.
Kegiatan ini juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan FKUB untuk memperkuat program moderasi beragama, memberikan edukasi terhadap masyarakat, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
