News Tahuna — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Ramlan Tinamonga, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD. Kegiatan ini digelar selama tiga hari, mulai 11 hingga 13 Oktober 2025, di Yuan Grand Hotel, Pasar Baru, dan diikuti oleh sejumlah legislator dari berbagai komisi.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan materi langsung dari narasumber Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, yang membahas kebijakan dana transfer ke daerah sebagai bagian dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ramlan menjelaskan bahwa pembahasan Bimtek kali ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. “Salah satu hal substantif dalam undang-undang tersebut adalah mengenai Transfer ke Daerah (TKD) serta Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD). Berdasarkan regulasi itu, dana transfer ke daerah dilakukan pemotongan hingga sebesar Rp110 miliar,” ungkapnya, Rabu (15/10/2025).
Politikus asal Kecamatan Bintauna ini menilai bahwa meskipun Bolmut masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, daerah sejatinya memiliki banyak potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui sektor pajak dan retribusi.
“Melalui forum ini, saya menyampaikan langsung kepada narasumber Kementerian Keuangan agar dapat melakukan analisis lebih mendalam terhadap potensi, target, dan realisasi pajak serta retribusi di daerah. Hal ini penting agar kita dapat menilai rasio potensi terhadap target, kesesuaian kebijakan dengan potensi yang ada, serta persentase realisasi terhadap target,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, pemerintah pusat diharapkan mampu memberikan strategi dan kebijakan yang mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif menggali potensi PAD. “Saya meminta agar kementerian dapat menyiapkan instrumen peraturan yang dapat mengintervensi Pemda agar target dan realisasi PAD dapat berjalan seimbang. Ini penting agar daerah tidak terus bergantung pada dana transfer, tetapi bisa mandiri secara fiskal,” tandas Ramlan.
Kegiatan Bimtek tersebut diharapkan menjadi momentum strategis bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi menuju pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
