News Tahuna – Suara tegas wartawan menggema di halaman Kantor PSDKP Tahuna, Selasa (30/9/2025). Sekitar lima puluh jurnalis dari berbagai media menggelar aksi solidaritas sebagai bentuk protes terhadap dugaan tindak kekerasan yang menimpa salah seorang rekan mereka pekan lalu.
Dalam aksi tersebut, Koordinator Lapangan Asril Tatande menyampaikan orasi lantang. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap wartawan bukan hanya mencederai hak individu, tetapi juga melukai prinsip kebebasan pers yang dijamin konstitusi.
“Kami mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Stasiun PSDKP Tahuna,” ujar Asril Tatande di hadapan massa aksi.
Tuntutan Transparansi dan Permintaan Maaf
Selain menuntut pencopotan, para jurnalis juga meminta Martin Luhulima, Kepala PSDKP Tahuna, untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik serta menyampaikan permintaan maaf secara resmi. Aksi ini menjadi momen bagi para wartawan untuk menegaskan bahwa profesionalisme pers harus dihormati dan hak-hak pekerja media dilindungi.
Namun, hingga aksi berakhir, Martin Luhulima tidak hadir di lokasi. Seorang staf PSDKP, Prasetyo, hanya memberikan pernyataan singkat:
“Pimpinan kami sedang berada di Jakarta. Aspirasi rekan-rekan wartawan akan kami teruskan ke pusat,” katanya.
Baca Juga : HANTARU 2025, Kantor Pertanahan Manado Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Ketidakhadiran Kepala PSDKP Memicu Kecurigaan
Absennya Martin Luhulima membuat kecurigaan di kalangan wartawan semakin kuat. Mereka menilai ketidakhadiran itu sebagai bentuk menghindar dari desakan publik dan kurangnya transparansi dalam menangani kasus tersebut.
“Kalau memang tidak bersalah, seharusnya beliau hadir dan bicara jujur. Menghadapi pers butuh keterbukaan, bukan menghilang,” kata salah seorang wartawan yang ikut dalam aksi.
Dukungan dari Organisasi Pers
Aksi solidaritas ini juga mendapat dukungan dari organisasi wartawan lokal dan nasional, yang menekankan bahwa tindakan kekerasan terhadap pers merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi. Mereka meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pihak berwenang di Tahuna untuk segera melakukan investigasi transparan agar kasus ini tidak terulang dan memberikan efek jera bagi pelaku.
Dampak bagi Masyarakat
Selain persoalan pers, kasus ini dianggap berdampak pada publik, karena PSDKP Tahuna memiliki peran strategis dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Sangihe. Para wartawan menekankan bahwa pengawasan terhadap kegiatan instansi publik harus berjalan tanpa intimidasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
