Sinergi Lintas Sektor untuk Menjaga Kedaulatan Pulau-Pulau Terluar Indonesia
News Tahuna – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara (Taslaud) menggelar forum koordinasi bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tahuna, pada Rabu, 29 Oktober 2025. Pertemuan ini digelar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, salah satu wilayah perbatasan paling strategis di Indonesia, dengan tujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah laut terluar.
Forum koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi militer dan pemerintahan daerah, termasuk Komandan Lanal Tahuna Kolonel Laut (P) Hadi Subandi, Asisten I Sekda Sangihe Johanis Pilat, serta para camat wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar, antara lain Camat Marore Marcos Sasiang dan Camat Kendahe Irwin Sasiang. Kehadiran pejabat lintas sektor ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara militer, pemerintah daerah, dan aparat kecamatan dalam menjaga wilayah perbatasan yang rentan terhadap berbagai ancaman, mulai dari ilegal fishing hingga penyelundupan.
Peran Strategis Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)
Dalam arahannya, Asisten Deputi Taslaud BNPP RI, Siti Metrianda Akuan, menekankan peran strategis Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) sebagai garda depan pertahanan nasional dan simbol kedaulatan negara.
“Sulawesi Utara memiliki 12 PPKT dan menempati urutan ketiga terbanyak setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Maluku. Kondisi ini menjadi perhatian kita bersama untuk memastikan keberadaan dan keamanan setiap pulau terluar tetap terjaga,” ujar Siti Metrianda.
PPKT, kata Siti, bukan hanya penting untuk aspek pertahanan militer, tetapi juga berdampak langsung terhadap batas kedaulatan negara. Setiap pulau yang dijaga dengan baik berkontribusi terhadap penentuan titik dasar yang menjadi acuan penarikan garis pangkal Indonesia, yang selanjutnya memengaruhi luas wilayah kedaulatan, yurisdiksi nasional, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen.
“Artinya, setiap upaya pengamanan pulau-pulau ini bukan sekadar simbolik, tetapi memiliki implikasi hukum dan ekonomi yang sangat nyata bagi negara,” tambah Siti Metrianda.
Sinergi Lintas Sektor sebagai Kunci Keberhasilan
Forum ini menekankan bahwa pengamanan wilayah perbatasan bukan hanya tugas TNI AL atau pemerintah pusat, tetapi memerlukan kolaborasi aktif dari seluruh elemen pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan aparat keamanan.
Kolonel Laut (P) Hadi Subandi menekankan bahwa Lanal Tahuna akan terus melakukan patroli rutin di laut terluar, sekaligus bekerja sama dengan nelayan lokal dan aparat kecamatan untuk mencegah kegiatan ilegal dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting, karena mereka yang sehari-hari berada di pulau-pulau ini mengetahui kondisi dan dinamika yang terjadi,” kata Hadi Subandi.
Selain itu, forum juga membahas pembangunan fasilitas dasar di PPKT, termasuk pos militer terpadu, sekolah, layanan kesehatan, dan infrastruktur komunikasi. Tujuannya adalah memastikan pulau-pulau terluar tidak hanya aman, tetapi juga layak huni bagi masyarakat yang tinggal di sana, sehingga pertahanan negara beriringan dengan pembangunan sosial dan ekonomi lokal.
Dampak Sosial dan Ekonomi bagi Masyarakat Pulau Terluar
Keberadaan PPKT dan program pengelolaan perbatasan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Pulau-pulau yang terjaga dengan baik akan meningkatkan kesempatan ekonomi, akses pendidikan, dan layanan kesehatan bagi penduduk lokal. Misalnya, masyarakat nelayan di Kecamatan Marore dan Kendahe kini dapat memanfaatkan patroli keamanan laut untuk mengurangi risiko pencurian ikan dan aktivitas ilegal, sekaligus memperkuat kepastian hukum atas hasil tangkapan mereka.
Salah seorang tokoh masyarakat Marore, Pak Thomas Malonda, mengapresiasi langkah BNPP RI dan Lanal Tahuna:
“Kami merasa lebih aman sekarang. Kehadiran mereka bukan hanya menjaga pulau, tetapi juga menjaga mata pencaharian kami dan masa depan anak-anak di sini.”
Sinergi Kebijakan Nasional dan Lokal
Forum koordinasi Tahuna merupakan bagian dari strategi nasional Indonesia dalam memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan, termasuk melalui kebijakan:
-
Penetapan PPKT sebagai titik strategis kedaulatan negara.
-
Pembangunan pos terpadu dan fasilitas publik di pulau terluar.
-
Peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk berperan dalam pengawasan perbatasan.
-
Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk TNI, BNPP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah.
Kesimpulan
Forum koordinasi di Tahuna menegaskan bahwa pengamanan pulau-pulau terluar lebih dari sekadar tugas militer. Ini adalah strategi terpadu yang mencakup pertahanan, hukum, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menegaskan kedaulatan Indonesia di perbatasan laut.
Asisten Deputi Taslaud BNPP RI menutup forum dengan pesan penting:
“Kedaulatan Indonesia di pulau-pulau terluar adalah tanggung jawab kita semua. Sinergi, kolaborasi, dan perhatian berkelanjutan adalah kunci agar wilayah terluar kita tetap aman, produktif, dan menjadi simbol kebanggaan bangsa.”
Forum ini menjadi bukti nyata bahwa Tahuna dan Kepulauan Sangihe bukan sekadar wilayah pinggiran, melainkan garda terdepan Indonesia dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan masa depan bangsa.
