Kemenkumham Jabar Pacu Perwakilan Cianjur untuk Raih Penghargaan Juru Damai Nasional 2025
News Tahuna– Optimisme tinggi terpancar dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat. Keyakinan itu disematkan pada Kepala Desa Pakuon, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, yang terpilih sebagai wakil provinsi untuk berlaga dalam Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 tingkat nasional. Untuk mempersiapkan perhelatan bergengsi tersebut, Kanwil Kemenkumham Jabar secara khusus menggelar pembekalan teknis yang digelar di Aula Kantor Desa Pakuon pada Selasa, 26 Agustus 2025.
Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata dan komitmen Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar, Asep Sutandar, dalam mempersiapkan wakil terbaiknya agar tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga mengharumkan nama Jawa Barat di kancah nasional. “Ini adalah momentum untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan di tingkat desa memiliki peran strategis dalam menciptakan perdamaian dan keadilan,” ujar Asep Sutandar melalui pernyataannya.
Acara pembekalan dihadiri secara langsung oleh sejumlah pejabat kunci, mencerminkan kolaborasi yang solid antar tingkat pemerintahan. Turut hadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Jabar, Funna Maulia Massaile, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cianjur, Camat Sukaresmi, serta para penyuluh hukum yang akan menjadi pendamping.
PJA: Lebih dari Sekadar Penghargaan
Peacemaker Justice Award bukan sekadar lomba untuk mencari pemenang. Funna Maulia Massaile, dalam arahan teknisnya, menegaskan bahwa PJA adalah bentuk pengakuan tertinggi nation atas dedikasi para kepala desa dan lurah yang berperan sebagai agent of peace atau juru damai di tengah masyarakat.
“Penghargaan ini bukan sekadar simbol atau piala. Ini adalah pengakuan atas kerja keras, ketulusan, dan dedikasi luar biasa dari para Kepala Desa dan Lurah dalam menjaga perdamaian sosial dan menyelesaikan konflik. Mereka adalah garda terdepan pemberi pelayanan hukum di tingkat akar rumput, ujung tombak dari upaya kita menciptakan ketertiban dan keadilan,” tegas Funna dengan penuh semangat.
Baca Juga: Kapolres Sangihe Berikan Motivasi dan Bantuan ke SMAN 1 Tahuna Jelang Dies Natalis
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa esensi dari PJA adalah mendorong dan mempromosikan penyelesaian sengketa atau masalah hukum dengan cara-cara yang arif, yaitu melalui musyawarah dan mediasi. Pendekatan ini, menurutnya, jauh lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan langsung menyelesaikan konflik melalui jalur pengadilan yang seringkali berbiaya tinggi dan berpotensi merenggangkan hubungan sosial.
Persiapan Matang Menuju Jakarta
Pembekalan teknis ini difokuskan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Kepala Desa Pakuon mengenai seluruh aspek penilaian PJA 2025. Materi yang diberikan mencakup tujuan penyelenggaraan, kriteria penilaian yang akan digunakan dewan juri, serta keseluruhan rangkaian jadwal acara.
Puncak ajang PJA 2025 sendiri rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 1 hingga 4 September 2025 di Jakarta. Pada hari-hari tersebut, para finalis dari seluruh Indonesia akan mempresentasikan inovasi, kinerja, dan hasil nyata mereka dalam menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian di desanya masing-masing di hadapan dewan juri nasional.
