Menjaga Poros Maritim di Ujung Negeri: PSDKP Tahuna Bentengi Nelayan Sangihe dengan Sosialisasi Aturan Perbatasan
News Tahuna– Menyikapi hal ini, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tahuna, sebagai ujung tombak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di wilayah ini, menggelar sosialisasi penting bagi para pelaku utama sektor kelautan: nelayan lokal. Kegiatan yang digelar pada Rabu, 20 Agustus 2025, itu mungkin hanya dihadiri oleh 12 nelayan, namun bobot materinya menyentuh hajat hidup ratusan keluarga dan keutuhan wilayah perbatasan Indonesia.
Di bawah langit cerah Kota Tahuna, ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe, gelombang Laut Sulawesi bukan hanya membawa ikan, tetapi juga tantangan kompleks bagi para nelayan. Letaknya yang strategis sekaligus rawan, berbatasan langsung dengan Filipina, menjadikan setiap jaring yang diturunkan bukan hanya urusan mencari nafkah, tetapi juga persoalan kedaulatan dan hukum internasional.
Lebih dari Sekadar Administrasi: Membangun Kesadaran di Garis Depan
Acara yang berlangsung di lantai dua gedung PSDKP Tahuna ini bukan sekadar formalitas belaka. Martin Luhulima, Ketua PSDKP Tahuna, dalam paparannya menekankan pesan yang tegas namun penuh kekeluargaan. Ia menyoroti betapa crucial-nya kepatuhan terhadap regulasi, terutama di wilayah yang sensitif seperti Sangihe.
“Kami pihak PSDKP Tahuna berharap para nelayan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat mengikuti rambu-rambu dalam melaut. Ke depan, kami tidak ingin lagi menemukan kapal maupun perahu nelayan yang beroperasi tanpa dokumen administrasi tentang kelayakan kapal,” tegas Luhulima.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Dokumen administrasi dan kelayakan kapal adalah ‘paspor’ bagi nelayan. Tanpanya, mereka rentan dianggap sebagai Intruder (penyusup) oleh patroli laut negara tetangga, bahkan oleh aparat Indonesia sendiri. Persoalannya seringkali bukan pada kesengajaan melanggar, melainkan pada keterbatasan akses informasi dan fasilitas untuk memenuhi administrasi tersebut. Sosialisasi ini hadir untuk menjembatani kesenjangan itu, mengubah kewajiban yang terasa memberatkan menjadi sebuah alat pelindung.
Menyelami Akar Permasalahan: Antara Mencari Nafkah dan Menghindari Konflik
Wilayah perairan Sangihe dan Talaud adalah daerah yang subur akan ikan. Namun, peta penangkapan ikan di sana sangat rumit. Adanya perjanjian perbatasan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan tradisi melintas batas yang telah berlangsung turun-temurun kerap menimbulkan sengketa. Nelayan tradisional dengan peralatan seadanya bisa terseret arus atau tertiup angin hingga melewati batas wilayah tanpa disadari.
Baca Juga: Lanal Tahuna Perketat Pengawasan Laut Perbatasan Sangihe Antisipasi Jalur Tikus Penyelundupan
Sosialisasi ini membekali mereka dengan pengetahuan dasar navigasi, pemahaman tentang koordinat batas negara, dan prosedur yang harus dilakukan jika suatu saat mereka menghadapi patroli laut asing. Ini adalah bentuk preventive diplomacy (diplomasi preventif) di tingkat akar rumput. Pemerintah tidak hanya menindak, tetapi lebih dulu membekali dan melindungi.
Suara nelayan pun tidak dilewatkan dalam dialog ini. Jumati Abusaeng, salah satu peserta sosialisasi, menyampaikan apresiasi yang mendalam. “Kami semua nelayan Sangihe berharap PSDKP Tahuna dan pemerintah daerah dapat memperhatikan nasib kami yang terus berjuang menafkahi keluarga. Melalui sosialisasi ini, kami mengucapkan terima kasih,” ungkap Jumati.
Ucapan terima kasih itu penting, tetapi permintaan untuk “memperhatikan nasib” adalah intinya. Mereka membutuhkan lebih dari sekadar sosialisasi aturan. Jeritan hati Jumati mewakili kebutuhan akan bantuan kapal yang lebih layak, mesin yang andal, akses terhadap cold storage, bantuan bahan bakar, dan yang terpenting, jaminan harga hasil tangkapan yang memadai. Kepatuhan pada aturan akan jauh lebih mudah dijalankan jika diiringi dengan peningkatan kesejahteraan. Sebab, nelayan yang sejahtera adalah nelayan yang tenang dan mampu memenuhi segala kewajiban administratifnya.
